KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Keerom, Lambert Fonataba menyebutkan penerimaan CPNS formasi 2018 sebanyak 385 pegawai. Dari jumlah keseluruhan, pelamar untuk tenaga kesehatan dan pendidikan dari pelamar orang asli Papua (OAP) sangat minim.
“Tenaga teknis ini sangat minim pelamar OAP, sehingga tenaga kesehatan dan pendidikan tak memenuhi ketentuan 80 persen OAP,” jelas Lambert, saat dihubungi melalui gawainya, Jumat 2 Oktober 2020.
Lambert menyebutkan ricuh CPNS Keerom yang terjadi Kamis 1 Oktober kemarin, dipicu karena massa menghendaki kuota 385 pegawai harus memenuhi ketentuan 80 persen OAP dan sisanya campuran.
“Kondisi yang terjadi, pelamar tenaga teknis tertentu kekurangan pelamar OAP. Masalah utama adalah tuntutan massa CPNS ini menginginkan kuota formasi tenaga teknis harus diisi dengan ketentuan yang sama. Ini yang sulit dilakukan karena minim pelamar OAP,” katanya.
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kemenpan RB, akan tetapi tidak disetujui. Lambert pun memastikan bila pengumuman hasil tes CPNS formasi 2018 seluruhnnya murni hasil Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
“Itu hasil Panselnas, tidak ada kepentingan apapun didalam pengumuman CPNS ini. Pengumuman ini juga murni diumumkan dengan nilainya,” tegasnya dia.
Lambert menambahkan, hasil CPNS yang diumumkan pada Kamis kemarin, sebenarnya sudah ada sejak 3 September 2020. Namun baru pada 30 September 2020, Pejabat sementara Bupati Keerom, M. Ridwan Rumasukun memerintahkan untuk mengumumkan hasil tersebut karena sejumlah upaya yang telah dilakukan untuk mengakomodir tuntutan para pencari kerja telah menemui jalan buntu.
Ricuh CPNS
Usai diumumkan CPNS formasi 2018, sekelompok massa yang kecewa dengan pengumuman ini merusak sejumlah kantor pemerintahan di Keerom, pada Kamis sore, 1 Oktober 2020.
Laporan kepolisian setempat menyebutkan Kantor Bupati Keerom sempat dilempari massa dengan kayu dan batu. Sementara kantor Dinas Tenaga Kerja dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kabupaten Keerom dibakar oleh massa.
Tak hanya itu saja, massa juga memblokade jalan Arso Kota yang menghubungkan ruas jalan ke Kantor Bupati Keerom.
Kapolres Keerom, AKBP Baktiar Joko Mujiono mengatakan pasca aksi anarkis di Keerom, 6 orang ditangkap.
“Ke-4 orang ini diduga provokator pembakaran kantor pemerintahan dan pemalangan jalan Arso Kota. Ke-4 orang masih dalam pemeriksaan di Mako Polres Keerom,” jelasnya.
Ia menyebutkan, polisi sempat memberikan tindakan tegas terhadap kelompok yang melakukan aksi lanjutan dengan melakukan pemalangan akses jalan di Arso Kota.
“Aksi pemalangan tadi pagi dibubarkan dengan tembakan peringatan dan gas air mata,” ujarnya. Hingga kini, situasi di Keerom mulai kondusif,” katanya. *** (Qadri Pratiwi)
