KABARPAPUA.CO, Jakarta– Wakil Presiden Ma’ruf Amin dijadwalkan akan berkantor di tanah Papua pada awal September 2023. Salah satu hal yang akan difokuskan saat berkantor di Bumi Cenderawasih adalah percepatan pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB), termasuk dalam menyelesaikan masalah di daerah itu.
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Theo Litaay saat rapat koordinasi terkait kunjungan Wapres Ke Papua Pegunungan bersama Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo,SH.,MH di Semarang, Sabtu 26 Agustus 2023 menjelaskan kegiatan Wapres di Papua Pegunungan, salah satunya melakukan peletakan batu pertama pembangunan pusat perkantoran Provinsi Papua Pegunungan.
Sebelumnya, pada Juni 2023, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) bersama Wamendagri, John Wempi Wetipo dan Ketua Komisi II DPR RI telah berkunjung ke Wamena bertemu dengan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan dalam rangka penyerahan lahan dari masyarakat adat kepada pemerintah.
Theo menjelaskan hal yang berkaitan dengan kesiapan lahan, koordinasi panitia, kemudian teknis protokoler dan lainnya sudah dapat disiapkan dengan baik.
“Hasil pertemuan dengan Pak Gubernur dapat kami nilai bahwa pada dasarnya pemda telah siap untuk menyambut kunjungan Wapres di Wamena, ibu kota Provinsi Papua Pegunungan,” jelasnya.
Staff Ahli Kantor Presiden bersama Asisten II dan Kepala Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah Provinsi Papua Pegunungan,Usai lakukan rapat koordinasi singan terkait kesiapan kunjungan Wapres Ke Papua Pegunungan. (Kabarpapua.o/Stefaanus Tarsi)
Sementara Deputi Wakil Presiden Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangansaan selaku Ketua Sekretariat Badan Percepatan Papua (Amanat UU Otsus) Velix V Wanggai berharap kunjungan Wapres yang juga selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua memberikan makna untuk pengawalan percepatan pembangunan daerah otonomi baru di Papua.
Apalagi Wapres selalu menegaskan pemekaran Papua menjadi bagian penting dalam mengubah percepatan pembangunan di Tanah Papua, yakni kehadiran negara melalui sarana dan prasarana kantor pemerintahan provinsi Papua Pegunungan, baik eksekutif, legislatif maupun MRP yang merupakan simbol kehadiran negara ketika provinsi itu dibentuk di tanah Papua.
Lanjut Velix, kehadiran provinsi baru ini sangat tergantung dengan desain besar percepatan pembangunan Papua Pegunungan, sehingga Wapres ingin mendengar penjabaran dari pemerintah daerah hingga tokoh masyarakat, bagaimana konsolidasi dan strategi percepatan pembangunan di tanah Papua untuk jangka pendek dan jangka panjang 5 tahun ke depan.
Kemudian, kunjungan Wapres ke tanah Papua ingin menyapa, mendengar pandangan dari tokoh-tokoh masyarakat tentang menata dan mengelola, serta membangun DOB, termasuk Provinsi Papua Pegunungan.
“Wapres juga akan melihat kegiatan prioritas, baik di bidang ekonomi, infrastruktur dan konektivitas, termasuk bidang sosial dan budaya yang menjadi prioritas di Provinsi Papua Pegunungan,” kata Velix.
Termasuk melihat sejumlah program prioritas yang strategis, misalnya Papua sehat, RSUD Wamena yang harus ditingkatkan, termasuk RSUD di kabupaten lain. Ada juga Papua cerdas, melalui sekolah unggulan di setiap kabupaten/kota. Kemudian Papua produktif, misalnya pada bidang perkebunan, sentra pangan di Yahukimo, sentra kopi yang tersebar di beberapa kabupaten di Papua Pegunungan dan juga sektor lainya yang menjadi bagian dari legasi yang harus letakan. Serta pada bidang ekonomi di Papua Pegunungan dengan konsep ekosistem dari hulu ke hilir. *** (Stefanus Tarsi)
