KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Aksi palang-memalang bangunan rumah serta sulitnya memperoleh kepemilikan tanah, menjadi salah satu kendala Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana (Apernas) dalam membangun perumahan sehat dan sederhana di Papua.
Sebagian rumah yang sudah dibangun di Sorong, Provinsi Papua Barat misalnya, seenaknya saja dipalang kelompok tertentu dengan berdalih pengembang belum melunasi pembayaran tanah.
“Walaupun sudah mengantongi sertifikat, namun kadang kala pengembang harus membayar kembali tanah yang sudah dilunasi ini. Tetapi persoalan ini tak semua daerah sama,” ucap Wakil Ketua Apernas, Remmy Jamadhi dalam kunjungannya ke Jayapura belum lama ini.
Padahal, pembangunan satu juta rumah dari program Presiden Joko Widodo dapat dilakukan sebanyak-banyaknya di Papua. Saat ini, untuk pengembang dari Apernas, baru di bagun 157 unit rumah di Sorong. “Selebihnya ada di Kota Jayapura yang sedang dalam proses pembangunan,” jelasnya
Apernas merinci harga jual pembangunan rumah subsidi dari pemerintah ini berkisar Rp 185 juta dengan luas tanah 60 meter dan jika dicicil selama 20 tahun, masyarakat hanya membayar Rp 1,2 juta-an per bulannya.
“Kami berharap ada peran serta pemda di masing-masing kabupaten/kota untuk menyelesaikan masalah tanah ini,” ungkapnya.
Sebelumnya, Assisten II Sekda Provinsi Papua, Elia Loupatty menyebutkan hampir setengah dari penduduk Papua yang berjumlah 4 juta jiwa, belum memiliki rumah layak huni.
Pihaknya berharap dengan adanya pengembang perumahan dapat memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat Papua untuk memiliki rumah. “Pengembang perumahan akan bekerjasama dengan perbankan untuk mendukung pembangunan rumah sehat dan sederhana di Papua,” kata Elia. *** (Aruni)
