KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – DPR Papua mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua 2025 pada Kamis 26 September 2024.
APBD Papua 2025 dengam rincian pendapatan daerah sebesar Rp 2,505 triliun lebih dan belanja daerah Rp 2,701 triliun lebih atau defisit Rp 195,4 miliar lebih.
Selain APBD 2025, DPR Papua juga mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda, mengatakan Raperda APBD Papua 2025 disahkan dengan disetujui delapan fraksi dewan dan kelompok khusus DPR Papua.
“Semua fraksi (dewan) dan kelompok khusus DPR Papua menyetujui dan Raperdasi APBD 2025 dan RPJPD Papua 2025-2045. Maka ditetapkan menjadi peraturan daerah,” kata Yunus Wonda.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan APBD 2025 disusun dengan pendekatan Money Follow Program Priority. Pendekatan itu yaitu anggaran diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program atau kegiatan prioritas yang bersifat penting dan mendesak.
Untuk penganggaran berbasis kinerja serta pemenuhan syarat presentase anggaran pada belanja daerah yang bersifat Mandatory Spending.
“Dapat kami sampaikan pula bahwa penyusunan RAPBD 2025 juga didasarkan pada prinsip-prinsip ketaatan. (misalnya) peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, berkeadilan, kepatutan. (Kemudian) manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya orang asli Papua,” katanya.
Penyusunan RAPBD 2025 telah mempertimbangkan segala masukan dan harapan DPR Papua, termasuk Implementasi Perdasus dan Perdasi. Dimana Perdasus dan Perdasi ini merupakan produk hukum daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang Otonomi Khusus.
“Ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah. Sehingga pelaksanaannya benar-benar dapat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat orang asli Papua,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa upaya-upaya yang sistematis dan masif menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menjadi prioritas pemerintah daerah. Upaya ini optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk memperoleh pendapatan dan pengelolaan BUMD.
Kemampuan Fiskal Daerah Terbatas
Penyerahan materi hasil pembahasan RAPBD 2025 dan RPJPD 2025-2045 kepada Pj Gubernur Ramses Limbong. (Dian Mustikawati)
Ketua DPR Papua, Jhoni Banua Rouw, mengatakan kemampuan fiskal APBD 2025 sangat terbatas. Hal ini berdampak pada kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan yang tidak sebanding dengan perubahan belanja pemerintah daerah.
Keterbatasan itu berkaitan dengan adanya masalah APBD Papua yang mandatoring stundingnya semakin membesar. Oleh karena itu perencanaan dan pengelolaan APBD pendapatan daerah merupakan hal utama sebagai sumber pendanaan dan pembiayaan daerah.
“Untuk itu pada setiap tahun realisasi pendapatan daerah di upayakan adanya peningkatan dari tahun ke tahun.Itu yang sangat kami harapkan,” ujarnya.
Ia kembali merinci APBD 2025 dengan, Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.505 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp 2.701 triliun lebih.
Selain itu untuk penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenan sebesar Rp 195,407 miliar lebih. Dengan pengeluaran pembiayaan untuk pembiayaan keluar daerah sebesar 0,0 dan pembiayaan neto sebesar Rp 195,4 miliar lebih.
Menurutnya, RPJPD 2025-2045 telah bersinergi dengan dukungan perencanaan jangka panjang. Dukungan itu seperti rencana induk percepatan provinsi Papua, kajian lingkungan hidup strategis, rencana pembangunan jangka menengah daerah.
“Visi misi Papua dengan mengangkat thema papua yang maju dan berkelanjutan berbasis ekonomi biru, agro industri dan ekonomi kreatif menunjukan bahwa papua siap untuk meluruskan cita-cita pembangunan di daerah,” ungkapnya. *** (Imelda)
