KABARPAPUA.CO, Manokwari – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat mendukung pemerintah pusat yang berencana akan mengaudit pejabat di Papua dan Papua Barat yang mengelola penggunaan dana Otsus.
Sekertaris LMA Papua Barat, Napoleon Fakdawer mengatakan audit pengelolaan dana Otsus jauh lebih penting, untuk memastikan pelaksanaannya selama ini, apakah digunakan dengan benar atau tidak.
Lanjut Napoleon, Otsus harus disikapi dengan bijak sehingga alasan mengembalikan kebijakan ini kepada pemerintah pusat tidak mendasar. Tetapi audit dana Otsus merupakan salah satu upaya, guna memastikan pelaksanaannya.
“Dampak pelaksanaan Otsus seharusnya membawa perubahan bagi kesejehateraan masyarakat, memberikan keadilan yang merata. Tetapi ini tidak terjadi,” kata Napoleon belum lama ini.
Pihaknya mengklaim, solusi untuk melihat pelaksanaan Otsus bukan dikembalikan, tapi harus dievaluasi mana yang salah dan mana harus diubah. Nantinya dalam audit ini, jika ada oknum pejabat yang kedapatan menyalahgunakan dana Otsus, maka Penegakan hukum terhadap oknum pejabat itu harus tepat, bahkan harus diselesaikan hingga ke meja hijau.
Menurut Napoleon, Otsus harus menjadi solusi guna menjawab kesenjangan pembangunan, sosial dan ekonomi yang terjadi di Tanah Papua. Sampai saat ini, masyarakat belum sepenuhnya merasakan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.
“Kemarahan masyarakat tentang penggunaan dana otsus, saya pikir adalah wajar, karena semua ini tidak jelas, ujarnya.
Napoleon juga menduga ada oknum pejabat yang memanfaatkan Otsus untuk memenuhi kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri, sehingga memunculkan kemarahan masyarakat Papua itu
“Otsus ini harus memberikan perubahan hingga ke tingkat kampung, skenario besar terkait pelaksanaannya harus diubah dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga kampung,” paparnya. *** (Oki Rose)
