KABARPAPUA.CO, Manokwari – Ketua Aktivis HAM dan Demokrasi Papua Barat, Markus Yenu mendukung rencana pemerintah pusat yang akan mengaudit dana Otonomi Khusus (Otsus) yang sudah 16 tahun diberikan kepada Papua dan Papua Barat.
“Sebab dana Otsus hanya dinikmati oleh oknum kalangan elit pejabat, hingga sampai sekarang tak ada transparan pengunaannya. Tapi yang terdengar di telinga hanya sejumlah dana mencapai triliunan, yang terjadi para pejabat memperkaya diri sendiri,” kata Markus, Jumat, 25 Maret 2016.
Menurut Markus, pihanya meminta pemerintah pusat segera mengaudit dana Otsus ini, sehingga diketahui dengan jelas siapa sebenarnya yang selama ini mèmbuat rakyat Papua selalu berteriak dana Otsus gagal.
“Sebab pelaksanaan Otsus di Papua dan Papua Barat sudah mencapai 16 tahun, termasuk dana otsus diberikan ke Papua dan Papua Barat, tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Bahkan terbukti tingginya angka kemiskinan di Indonesia, Papua Barat masih masuk dalam lima besar,” jelas Markus.
Sebenarnya dana Otsus ini diberikan dari Jakarta untuk mensejahterakan rakyat Papua, tapi kata Markus, yang terjadi sampai sekarang masyarakat masih membayar rumah sakit dan biaya pendidikan juga tak ada yang gratis. “Padahal dana itu sebagian diperuntukkan ke sektor pendidikan dan kesehatan gratis untuk masyarakat Papua,” katanya. ***(Oki Rose)
