KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Sekertaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen mengatakan terkait permintaan kuota 300 putra putri asli Papua menjadi calon Praja IPDN lewat jalur afirmasi khusus, Gubernur Papua Lukas Enembe telah beberapa kali bersurat ke pemerintah pusat. “Baik ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maupun ke Menteri Dalam Negeri,” katanya kepada wartawan, di Kota Jayapura, Papua, Rabu sore, 18 Mei 2016.
Menurut Hery, pemerintah Provinsi Papua terus mendorong Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI untuk memberikan afirmasi khusus kepada putra putri asli Papua yang mendaftar jadi calon Praja IPDN. “Namun ini semua terbentur formasi pegawai yang menjadi kendala. Kami juga sudah menyurat tapi belum ada follow up yang serius,” kata Hery usai melakukan pertemuan dengan Kepala BKN RI, Bima Haria Wibisana, di Kota Jayapura, Papua.
Hery mengaku, saat dirinya melakukan pertemuan dengan Kepala BKN RI, Bima Haria Wibisana, dia juga telah menyampaikan agar BKN memperhatikan masalah ini. “Kepala BKN RI berkata nanti ini bisa dibicarakan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Dalam Negeri. Jadi ini kami lihat dulu representasi anak asli Papua untuk tes IPDN,” jelasnya.
Menurut Hery, selama ini peneriaman IPDN memang menggunakan standar nasional dan hal itu memang tak bisa diubah. “Tapi untuk Papua, memang sudah diturunkan. Namun kami lihat lagi dulu jangan sampai tahun ini dan tahun depan justru tak ada anak Papua yang bersekolah di IPDN,” jelasnya.
Hery juga mengatakan, untuk afirmasi khusus, pihaknya akan kembali menyurat dan akan terus berjuang ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Dalam Negeri maupun ke BKN RI. “Jangan karena pola kedinasan dalam republik ini ternyata ada provinsi yang tereleminir dan tereduksi hanya karena kententuan yang sentralistik,” jelasnya.
Sebentulnya, kata Hery, jika pemerintah pusat mendengar usulan Gubernur Papua, dimana ada pola khusus kedinasan pamong praja dengan kampus IPDN di Papua yang begitu besar. “Saya kira bisa mengakomodir hal itu. Kami di pemerintah Provinsi Papua siapa membantu untuk sharing pembiayaan dalam pendidkan ini,” katanya.
Untuk itu, kata Hery, pemerintah pusat harus bijaksana melihat hal ini untuk pemerintahan Papua ke depan.“Kami berharap ke depan di ujung tombak distrik-distrik di pedalaman Papua harus ada basik kepamongprajaan yang bertugas disana. Ini harapan gubernur. Perjuangan akan tetap dilakukan, mudah mudahan para elit di pemerintah pusat bisa lebih arif bijaksana melihat ini,” katanya. ***(Lazore)
