KABARPAPUA.CO, Nabire– Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM menandatangani kesepakatan bersama untuk Pemilu damai, jujur, aman dan demokrasi di Provinsi Papua Tengah.
Kesepakatan bersama ditandatangani dalam Safari Pemilu 2024 yang diinisiasi oleh Polda Papua, Kodam Cenderawasih dan BIN Daerah Papua.
Kesepakatan yang berisi 6 poin penting itu ditandatangani bersama dengan unsur TNI Polri, partai politik, hingga penyelenggara Pemilu.
Berikut 6 poin penting untuk Pemilu aman, damai, jujur dan demokrasi di Papua Tengah:
- Kami sepakat, siap menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 secara jujur, adil dan demokratis dalam suasana tertib, lancar dan aman.
- Kami sepakat tidak akan melakukan segala bentuk ancaman, intimidasi, provokasi, tindakan anarkis dan bentuk bentuk kekerasan lainnya selama pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi Papua Tengah
- Kami sepakat, tidak akan menyebarkan atau mengeksploitasi isu yang bersifat suku, agama, ras-antar golongan (sara).
- Kami, TNI Polri siap mengamankan dan sepakat menjunjung tinggi netralitas penyelenggaraan Pemilu 2024.
- Kami peserta pemilu sepakat untuk siap menang dan siap menerima kekalahan hasil perolehan suara pada Pemilu 2024
- Kami sepakat mentaati semua ketentuan, memegang teguh moral dan etika politik yang bersumber dari nilai nilai Pancasila dan UU Dasar 1945, serta mengutamakan kepentingan umum dan menghormati hak asasi manusia.
Safari Pemilu 2024 di Papua Tengah. (Foto: Pemprov Papau Tengah)
Pj. Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM mengatakan Safari Pemilu 2024 memberikan bobot nilai yang penting untuk persiapan Pemilukada di Provinsi Papua Tengah.
Pihaknya yakin dengan kebersamaan semua pihak, maka Pemilu serentak 2024 akan berjalan dengan baik.
“Apalagi ini pemilu serentak pertama kali secara nasional dan kebersamaan ini menjadi awal yang baik, guna mensukseskan Pemilu 2024, khususnya bagi penyelenggara dan peserta pemilu,” katanya.
Untuk menunjang pelaksanaan Pemilu 2024, Pemprov Papua Tengah telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dengan dukungan dana tahun ini sebanyak 40 persen dan akan dilanjutkan kucuran dana sisanya sebanyak 60 persen di tahun 2024. “Artinya dengan proses ini, kita (Papua Tengah) sudah melangkah ke depan,” jelasnya.
Apresiasi Pj Gubernur Papua Tengah
Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengakui Papua Tengah telah menyiapkan langkah lebih awal untuk proses pelaksanaan Pemilu 2024 dan bisa menjadi contoh bagi daerah pemekaran lainnya untuk kesiapan Pemilu.
“Safari Pemilu dimulai dari daerah ini dan kami berharap Papua Pegunungan bisa membawa nuansa yang sama, termasuk di daerah Papua Selatan dan akan berakhir di Provinsi Papua yang melahirkan provinsi pemekaran ini,” ujarnya.
Mathius menyanjung kepemimpinan Pj Gubernur Papua Tengah, yang dianggapnya sebagai perempuan yang cerdas dan mampu merangkul semua pihak, khususnya dalam rangka persiapan pemilu. Ia menilai banyak hal-hal yang baik dalam diskusi pada Safari Pemilu yang menghadirkan pelaku politik.
“Saya bersyukur dan berterima kasih mempunyai seorang perempuan Papua yang luar biasa, bisa mengakomodir semua pihak. Saya percaya daerah ini akan menjadi cikal bakal lahirnya pesta demokrasi yang baik. Apalagi tidak ada sumbatan untuk kita bisa berkomunikasi aktif, dalam rangka menyiapkan penyelenggaraan pemilu,” katanya.
Mathius berharap KPUD dan Bawaslu bisa melakukan tugasnya dengan baik, sehingga akan muncul kader-kader politik anak muda yang bisa membawa kesejahteraan bagi Provinsi Papua Tengah dalam bingkai Negara Kesatuan Rapublik Indonesia.
“Kita akan terus membangun komunikasi, sampai pada pelaksanaan pemilu., agar hal-hal yang belum terjawab dalam safari ini bisa diselesaikan,” katanya.
Ketua KPUD Provinsi Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni mengapresiasi Safari Pemilu 2024 yang menghadirkan semua pihak.
“Ini adalah suatu bentuk kepedulian dari kepolisian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Istilahnya, sedia payung sebelum hujan. Kami harapkan, kegiatan tak berhenti di sini, melainkan di tingkat kabupaten bisa dilakukan,” jelasnya. *** (Rilis Pemprov Papua Tengah)
