KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Sebanyak 378 penyandang disabilitas di Kota Jayapura, Papua bakal menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2024.
Aktivis Disabilitas Oryel Kissya menyebut, jumlah ini sesuai rekap KPU Papua terkait pemilih disabilitas yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT 2024.
“Dari data yang kami punya, sebenarnya jumlah disabilitas yang ada di Kota Jayapura kurang lebih 878 orang dan mempunyai hak pilih itu lebih dari 400-an, Namun hanya 378 masuk DPT,” ungkapnya, Selasa 13 Februari 2024.
Oryel bilang, 378 pemilih disabilitas terdiri dari 152 fisik, 5 intelektual, 113 mental 113, 64 sensorik wicara, 2 sensorik rungu, 42 sensorik netra. “Mereka tersebar di lima distrik wilayah Kota Jayapura,” katanya.
Oryel mengungkapkan, para disabilitas selalu mengalami kesulitan akses layanan saat pemilu. Misalnya fasilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pemilih penyandang disabilitas.
“Kita lihat saja besok pada hari H, apakah fasilitas, akses layanan TPS ramah disabilitas ini benar benar ada dan menjawab kebutuhan kami para difabel. Apakah perubahan itu sudah ada keberpihakan untuk kami para difabel atau belum,” ujar Oryel.
Berdasarkan pertemuan bersama pihak KPU Papua, hanya penyandang tuna netra yang dapat fasilitas. Fasilitas ini berupa kertas suara braille untuk memilih Calon Presiden, DPR RI dan DPD RI, sedangkan DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota tidak.
“Yang menjadi pertanyaan kami, yang hadir hanya perwakilan beberapa orang saja. Lalu, apakah yang lain juga bisa menggunakan fasilitas kertas suara braille?” tanyanya.
Oryel juga mengemukakan soal keterlibatan disabilitas sebagai pengawas pemilu. Di mana dari 940 TPS di Kota Jayapura, hanya 5 orang yang dikoordinir sebagai pemantau para disabilitas.
“Kami disabilitas tidak ada yang dilibatkan sebagai pengawas untuk para disabilitas. Saya bersama 4 orang lainnya dikoordinir sebagai pemantau oleh sasana inklusi dan gerakan advokasi difabel (SIGAB) untuk wilayah Kota Jayapura,” terangnya.
Meski demikian, Oryel mengaku kesulitan dalam memantau 63 TPS di wilayah Entrop. Kesulitan ini karena adanya kendala biaya transportasi menuju TPS.
“Semoga ke depan kami bisa difasilitasi akses layanannya dengan lebih baik dan data pemilih juga didata ulang,” harapnya. *** (Natalya Yoku)
