KABARPAPUA.CO, Sentani – 139 Kepala Kampung di Kabupaten Jayapura menandatangani pakta integritas pengelolaan dan alokasi dana kampung, Selasa 16 Mei 2023.
Penandatangan pakta integritas disaksikan Sekda Jayapura Hana Hikoyabi, Kepala Inspektorat Meyer Suebu dan Kepala DPMK Elisa Yarusabra. Adapun tujuan pakta integritas agar pengelolaan dana kampung tepat sasaran dan menyejahterakan masyarakat.
Sekda Jayapura, Hana Hikoyabi berharap komitmen ini bukan sekadar catatan di atas kertas. Sebaliknya, komitmen ini menjadi motivasi setiap kapala kampung untuk menciptakan pemerintah kampung yang bersih, berinovasi, jujur dan transparan.
” Kepala Kampung yang tidak jujur dan menyalahgunakan dana kampung pasti akan dipenjara,” kata Hana Hikoyabi di Aula Lantai II Perkantoran Bupati, Gunung Merah.
Ia menyebut, nepotisme masih terjadi di pemerintah kampung. Buktinya, masih banyak kerabat dekat kepala kampung mengisi posisi aparat kampung. Sementara pembangunan dan kebutuhan masyarakat terabaikan.
” Untuk itu, melalui momen ini saya ingin agar setiap kepala kampung harus lebih jujur dan dapat membangun kampung agar masyarakat lebih sejahtera,” pintanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMPK) Elisa Yarusabra menjelaskan, pakta integritas ini merupakan bagian komitmen pemerintah kampung.
Pakta integritas ini juga merupakan rekomendasi dari pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya Kampung Nendali juga telah menjadi sampel Desa Anti Korupsi untuk mewakili Kabupaten Jayapura di tingkat nasional.
“Ini akan menjadi contoh untuk Papua sebagai kampung yang benar-benar mengelola dana kampung dengan baik dan transparan serta dapat dipertanggung jawabkan,” ujar Elisa.
Menurutnya, pakta integritas menjadi komitmen untuk menyelesaikan berbagai masalah dan mengoptimalisasi penggunaan dana desa. Hal ini bertujuan agar pembangunan kampung terarah sesuai dengan RPJMD dan RPJMK serta RKPK Tahunan.
Ia meyakini penandatanganan pakta integritas ini dapat mempercepat penanganan kemiskinan, pengangguran dan juga permasalahan stunting serta kesehatan di Kabupaten Jayapura.
” Jadi kepala-kepala kampung tidak lagi bisa bermain-main dengan dana kampung karena pakta sudah menandatangani pernyataan ini karena kami akan lebih tegas,” tandas Elisa. *** (Alan Youwe)
